Infografis
Suara.com - Pemerintah China mengembangkan operasi kepolisiannya di lebih dari 80 kota di seluruh dunia, termasuk satu di Australia, sebagai bagian dari misi keamanan global di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan atau 'Belt and Road Initiative' (BRI) dari Presiden Xi Jinping.
Sebuah laporan dari kelompok hak asasi manusia internasional Safeguard Defenders yang dirilis awal bulan ini mengungkapkan polisi China telah mendirikan kantor polisi di luar negeri termasuk di Amerika Serikat, Jepang, Spanyol dan Prancis, tetapi tidak ada di Indonesia.
Kantor polisi China di luar negeri dikenal dengan sebutan "110 Overseas" yang diambil nomor hotline darurat 110 di China.
Kantor-kantor polisi tersebut berafiliasi dan dijalankan oleh pemerintah lokal atau kotamadya di China, yang warga dari daerah tersebut banyak tinggal di luar negeri.
Misalnya, kota tenggara Fuzhou, yang diperkirakan 3 juta penduduknya tinggal di luar negeri, memiliki stasiun polisi luar negeri di Prato, Italia, dan di Barcelona, Spanyol.
Pihak berwenang China mengatakan kantor polisi tersebut, yang kadang-kadang disebut "contact points" atau "titik kontak", memberikan layanan kepada warga China di luar negeri, seperti untuk memperbarui kartu identitas nasional, paspor dan surat mengemudi, dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah.
Tetapi kelompok hak asasi manusia khawatir kantor polisi di luar negeri juga dapat digunakan untuk menargetkan para pembangkang di luar negeri atau memaksa orang untuk kembali ke China, dengan risiko menghadapi persidangan yang berpotensi dipolitisasi.
'Titik kontak' di Sydney
Menyusul rilis laporan tersebut, ABC menemukan "titik kontak" resmi yang telah didirikan di Sydney oleh Departemen Keamanan Publik di kota Wenzhou, China, pada 2018.
Pihak berwenang China belum menanggapi pertanyaan soal kegiatan apa yang dilakukan kantor polisi tersebut di Australia.
Baca Juga: Pabrik TSMC Bakal Dihancurkan Jika China Invasi Taiwan
ABC belum melihat bukti apa pun terkait dugaan aktivitas yang dilakukan oleh kantor polisi di luar China, seperti yang disebutkan oleh lembaga Safeguard Defenders.
