Suara.com - Ketua Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel) Kisworo Dwi Cahyono menyinggung perilaku penegak hukum yang selalu ada di balik kejahatan hukum atau hal-hal yang berbau ilegal.
Salah satu penegak hukum yang dimaksud ialah Polri.
"Kenapa sampai kejahatan lingkungan atau hal-hal yang ilegal masih berjalan tentu salah satunya adalah karena perilaku penegak hukum, salah satunya adalah polisi RI," kata Kisworo dalam diskusi bertajuk "Polisi dan Mafia Tambang, Ada Hubungannya?" pada Kamis (3/11/2022).
Hal tersebut disampaikan Kisworo, sebab Polri tidak bisa dilepaskan dari adanya pertambangan yang terjadi di Indonesia. Padahal, Kisworo menyebut kalau pertambangan itu merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.
Ia mencontohkan, pada satu foto yang memperlihatkan seorang ibu dan anak tengah mengamati alat berat tengah menggerus area pertambangan.
Mereka sebagai penduduk di dekat itu, kata Kisworo, juga memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.
Kisworo juga menjelaskan kalau luas Kalimantan Selatan itu 3,7 juta hektar, namun hampir setengahnya itu dipenuhi oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mencabut beberapa izin pertambangan, akan tetapi sifatnya itu tidak beroperasi.
"Kita bisa membayangkan dicabut pak Jokowi itu aktif semua, zombienya hidup maka konflik agraria dan bencana ekologis akan semakin tinggi," ucapnya.
"Jadi saya tidak bisa membayangkan pak Jokowi menerbitkan yang mati tadi menjadi hidup."
Baca Juga: Heboh Isu Tegalluar Jadi Kandidat Kuat Untuk Ibu Kota Jabar, Walhi: Itu Akal-akalan Saja
