Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tidak bisa dipungkiri menjadi sosok yang berperan penting melahirkan Pancasila bagi Indonesia.
Menurutnya, Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya diibaratkan seperti mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dan bisa menerapkan kompromi dalam kehidupan berpolitik.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di acara ilmiah berjudul 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan' yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022). Dalam acara ini turut menghadirkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Bung Karno itu, tentu itu dengan temannya seangkatan yang ikut mendirikan Indonesia, ibarat mata air yang selalu mengalirkan ide-ide baru dari ide utama, meskipun beliau sudah berangkat mendahului kita, tetapi selalu saja itu menjadi rujukan setiap kita menghadapi masalah," kata Mahfud.
"Masalah apa pun kita ribut itu, sudah jangan begitu, itu bertentangan dengan Pancasila. Orang otomatis begitu," sambungnya.
Mahfud juga menyebut, Bung Karno sosok yang mencetuskan hukum progresif dan orang yang pertama membicarakan tentang geopolitik.
"Makanya diskusi ini dilakukan untuk membahasnya. Kita sedang berada dalam geopolitik yang rumit. Kondisi geopolitik ini pasti melahirkan strategis," ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Hasto, mengatakan, Bung Karno sebenarnya sosok yang menaruh perhatian terhadap urusan geopolitik sejak muda.
"Geopolitik bagi Soekarno muncul dari suatu kesadaran yang muncul sejak beliau muda, sejak tahun 1930 yang mengambarkan Indonesia, dan kemudian mengatakan dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu rangkaian, dari Sabang sampai Merauke adalah satu nasional cita-cita, satu sosial menatap masa depan Pasifik," tuturnya.
Selain itu, Hasto membahas panjang soal teori geopolitik Bung Karno. Ia menyinggung upaya Indonesia menjadi negara kepulauan makin diakui setelah Deklarasi Djuanda.
Ia berharap ke depannya urusan kebijakan politik soal pertahanan negara bisa mengacu dengan kemaritiman.
"Kita mendapatkan legitimasi kepemimpinan, muncul deklarasi Djuanda. Dengan deklarasi Djuanda itu laut menyatukan kita. Jadi kita merancang seluruh kebijakan negara termasuk pertahanan harus didasari maritim bukan negara kontinental," katanya.
TERPOPULER
