Suara.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah mulai menunjukkan pergerakan politiknya jelang Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menjawab mengenai kapak KIB bakal mendeklarasikan calon presiden atau capres pilihan mereka.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, diketahui tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam KIB, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono ternyata sudah menyepakati satu hal.
Mereka tidak akan terburu-buru dalam mengumumkan capres 2024. Ini sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi yang meminta agar parpol tidak sembrono dalam memilih capres untuk Pemilu 2024.
"Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan tidak perlu terburu-buru (menentukan capres). Tidak perlu sembrono, tapi jangan kelamaan," kata Airlangga saat menghadiri pertemuan konsolidasi KIB di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022).
Mengenai sosok capres yang bakal diusung, Airlangga menyebut bahwa sekarang bukan bulan yang tepat untuk mengumumkannya. Keputusan ini juga sesuai dengan pendapat Zulkifli Hasan dan Mardiono.
Menurut mereka, bulan November ini adalah Rabiul Akhir, sehingga dinilai tidak baik untuk mendeklarasikan capres dan masih perlu dipertimbangkan.
"Bulannya Rabiul Akhir harus berhati-hati. Maka kita mesti cari bulan yang betul-betul alam semestanya mendukung kita. Di situlah kita akan luncurkan siapa capres dan cawapres dari koalisi KIB," jelas Menko Perekonomian ini.
KIB sendiri dinilai merupakan koalisi partai yang paling siap dalam menyambut Pemilu 2024. KIB juga memiliki syarat mengusung capres dan cawapres pada pesta demokrasi mendatang.
Ini karena banyak kader yang berpengalaman tergabung dalam KIB. Mereka memiliki jam terbang yang baik selama bergelut di organisasi Partai Politik.
"Perkara capres dan cawapres saya garis bawahi. Di sini banyak kader yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi," ucap Airlangga.
"Paling penting punya NIK, punya KTA. Karena KIB adalah koalisi yang anggotanya parpol, jadi kalau punya NIK, KTA ini menjadi kunci, karena ini bukan koalisi individual. Oleh karena itu, masalah waktu ini kita lihat kapannya," tandasnya.
TERPOPULER
