Suara.com - Lembaga Advokasi dan Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) mengecam aksi represi yang menyasar aktivis yang hendak berkampanye di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022. Sebab, KTT G20 seharusnya menjadi ruang antikritik.
Direktur Eksekutif PVRI Miya Irawati berpendapat, seharusnya negara hadir melindungi warga negaranya yang hendak menyampaikan pendapatnya di muka umum.
"Pemerintah harus tegas dalam melindungi serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Hal tersebut dapat menjadi pesan penting terhadap dunia bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis," ujar Miya dalam siaran persnya, Rabu (9/11/2022).
Miya juga menyinggung persoalan regresi demokrasi di Indonesia. Menurut dia, proses kemunduran demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi akibat ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
"Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan! Justru perlindungan pemerintah terhadap ruang-ruang berpendapat masyarakat dapat menjadi arus balik di tengah tren regresi demokrasi dunia, utamanya di Indonesia," sambungnya.
Beberapa acara dan kampanye yang digawangi oleh aktivis iklim dibatalkan hingga mendapatkan penghadangan, intimidasi, serta dugaan peretasan alat komunikasi.
Pada 5 November 2022, cara bertajuk “Ruang Aspirasi dan Seni Anak Muda Bali untuk Iklim” harus dibatakan. Sebab, penyelenggaraan kegiatan itu diklaim menimbulkan keramaian selama KTT G20.
Tak hanya itu, tim pesepeda Greenpeace Chasing the Shadow juga mengalami dugaan represi serta intimidasi. Selama perjalanan, mereka kerap diintai oleh pihak-pihak tidak dikenal, didatangi oleh pihak yang mengaku polisi, serta diikuti oleh dua sampai tiga mobil.
Tepat di Probolinggo, Jawa Timur, tim pesepeda Greenpeace diintimidasi oleh sekelompok masyarakat, mereka diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Bali sesuai rute perjalanan yang diagendakan.
Tak hanya itu, terjadi peretasan WhatsApp yang dialami sejumlah pegawai Greenpeace.
