Raih Utang Rp7,8 Triliun dari ADB, Kementerian BUMN: Masuk ke APBN

Suara.com - Asian Development Bank (ADB) bakal mengucurkan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau setara Rp7,8 triliun (kurs Rp15.600). Dana ini digunakan untuk, mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Pinjaman ini merupakan subprogram pertama di bawah Program Reformasi BUMN, di mana akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menampik pinjaman tersebut masuk ke anggaran Kementerian BUMN.

Menurut dia, dana Rp7,8 triliun tersebut akan masuk ke dalam APBN yang nantinya digunakan untuk reformasi BUMN.

"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai," ujar Arya kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).

Dia juga membantah, dana tersebut akan digunakan untuk program-program yang dijalankan oleh BUMN. Dana ini diberikan, jelas Arya, sebagai apresiasi ADB, karena reformasi yang dilakukan BUMN banyak yang berhasil.

"Jadi, itu bukan projek, bukan dana projek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN, ucap dia.

"Itu (dana pinjaman) adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN, dan mereka menghargai itu. Jadi ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakkan transformasi," tambah dia.

Sebelumnya, program pinjaman ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

"BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Yurenda Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

"Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," tambah Yurenda.

Program pinjaman ini juga digunakan untuk mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara €300 juta (USD295,8 juta).