Masih Petugas Partai, Analis Sebut Sudah Sepatutnya Jokowi Dipanggil PDIP Karena Getol Endorse Capres

Suara.com - Sejumlah kader PDIP mengkritisi tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang getol mempromosikan alias endorse sosok calon presiden atau capres yang didukungnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sudah sepatutnya PDIP memanggil Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Ujang, sebab meskipun menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap petugas partai di interal PDIP.

"Ya mestinya begitu, mestinya Jokowi (sebagai) kader partai, petugas partai dipanggil ketika melakukan indispliner, tidak taat, tidak patuh pada partai, ya, dipanggil karena partai punya hak untuk itu," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (28/11/2022).

Menurutnya, Jokowi sudah melampaui batasan kader partai di mana tidak boleh membicarakan soal capres dan cawapres.

Ujang menyinggung istilah semua orang sama di mata hukum. Istilah itu dianggapnya juga berlaku pada Jokowi yang sudah sepatutnya dipanggil oleh PDIP.

"Kenapa pak Jokowi bicara pencapresan kan katanya kita sama di depan hukum, kalau sama, ya, tegakkan hukum," ucapnya.

Jokowi kerap membicarakan soal sosok capres atau pemimpin Indonesia selanjutnya di sejumlah acara. Momen paling anyar itu ketika Jokowi berpidato pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK, Sabtu (26/11/2022).

Di depan relawannya, Jokowi meminta untuk memilih pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Ia juga memberikan kode kalau pemimpin yang memikirkan rakyatnya itu yang berkeriput dan berambut putih.

Pernyataan Jokowi itu menggiring pembicaraan publik yang merujuk kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, kader PDIP merasa gerah melihat Jokowi yang kerap membicarakan soal sosok capres.

Seperti yang disampaikan oleh politisi PDIP, Sturman Panjaitan di mana dirinya menyinggung soal kedisiplinan terhadap aturan partai. Sebab, PDIP menaruh kewenangan sepenuhnya soal capres dan cawapres di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Disiplin adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diberlakukan di semua organisasi," kata Sturman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).