REGIONAL:
Ramai menjadi perbincangan acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar pada hari Sabtu (26/11/2022) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Diketahui, acara yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menuai sorotan dari beberapa pihak.
Acara Gerakan Nusantara Bersatu ini diikuti oleh sekitar 150.000 relawan Jokowi se-Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah keberhasilan program Pemerintah dan sempat menyinggung terkait dengan kriteria pemimpin yang dapat dipilih dalam Pemilu pada 2024 mendatang.
Diketahui, dalam acara tersebut juga mendeklarasikan “2024 Manut Jokowi”. Hal tersebut ternyata menuai beragam pro dan kontra dari beberapa pihak.
Acara Gerakan Nusantara Bersatu Dikritik PDI-P
Melansir dari berbagai sumber, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya kegiatan tersebut.
Hasto bahkan menganggap bahwa Gerakan Nusantara Bersatu oleh para relawan tersebut justru malah menurunkan citra Presiden Jokowi yang diketahui sebelumnya telah sukses menggelar KTT G20.
Ia juga menyebut bahwa terdapat banyak orang yang ada di sekitar Presiden Jokowi yang kurang memahami bahwa elite relawan tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan.
Padahal diketahui kedekatan mereka sepatutnya hanya menyangkut kepentingan atau urusan bangsa dan juga negara.
Sarat Intervensi Kekuasaan
Diketahui, tidak ada aturan yang melarang untuk seorang presiden memberikan dukungannya terhadap salah satu tokoh. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur secara jelas bagaimana seorang presiden boleh turut aktif melaksanakan kegiatan kampanye, termasuk dalam kontestasi Pilpres.
Namun, Ahmad Khoirul Umam juga memiliki pandangan bahwa pengumpulan massa relawan tersebut kurang etis.
Hal tersebut beralasan ketidaknetralan Presiden Jokowi memiliki peluang untuk membuat pemilu mendatang menjadi kurang berimbang dan sarat intervensi kekuasaan.
Umam juga menjelaskan bahwa dukungan Presiden bukanlah jaminan untuk meniadakan politisasi instrumen lembaga-lembaga negara sebagai alat pemenangan kelompok yang didukungnya tersebut.
Pada level ini, Umam menyebut bahwa kompetisi yang akan terjadi menjadi tidak fair dan nilai-nilai demokrasi kembali direndahkan.
TERPOPULER
