Infografis
Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur secara jelas bagaimana seorang presiden boleh turut aktif melaksanakan kegiatan kampanye, termasuk dalam kontestasi Pilpres.
Namun, Ahmad Khoirul Umam juga memiliki pandangan bahwa pengumpulan massa relawan tersebut kurang etis.
Hal tersebut beralasan ketidaknetralan Presiden Jokowi memiliki peluang untuk membuat pemilu mendatang menjadi kurang berimbang dan sarat intervensi kekuasaan.
Umam juga menjelaskan bahwa dukungan Presiden bukanlah jaminan untuk meniadakan politisasi instrumen lembaga-lembaga negara sebagai alat pemenangan kelompok yang didukungnya tersebut.
Pada level ini, Umam menyebut bahwa kompetisi yang akan terjadi menjadi tidak fair dan nilai-nilai demokrasi kembali direndahkan.
Lebih lanjut, Umam menyebut bahwa sudah seharusnya Presiden Jokowi meniru sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diketahui netral dan berdiri di atas semua pihak yang tengah berkompetisi untuk maju dalam pemilu.
Langgar Pesan Ketum PDI-P
Sebelumnya, Umam juga diketahui turut memaklumkan apabila PDI-P melawan manuver relawan Presiden Jokowi dalam Gerakan Nusantara Bersatu tersebut.
Hal tersebut dikarenakan acara tersebut bisa dimaknai sebagai framing narasi pentingnya mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Jokowi: Pengurusan Sertifikat UMKM Jangan Dipersulit dan Memberatkan!
Umam juga menjelaskan bahwa manuver yang dijalankan oleh jaringan non-partai tersebut merupakan upaya cipta kondisi yang diharapkan mampu menciptakan gelombang dukungan dari rakyat.
