KUHP Baru Ditentang Publik, Wapres Ma'ruf: Tidak Perlu Marah dan Benci

Suara.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin merespon beragam penolakan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat terkait pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, masyarakat tidak perlu mengumbar kebencian pada KUHP baru.

Hal tersebut disampaikan oleh Ma'ruf usai menghadiri pembukaan Mukernas II Majelis Ulama UIndonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

"Tidak perlu ada semacam marah-marah dan kebencian," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menerangkan kalau pemerintah sudah membahas soal KUHP bersama dengan DPR RI sebelum mantap disahkan. Kendati demikian, ia tidak menampik akan kesulitan dalam mencapai kesepakatan seluruh pihak dalam perumusan RUU KUHP.

Bagi siapapun yang keberatan atau bahkan menolak pasal-pasal dalam KUHP baru itu, Ma'ruf mempersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang belum sepakat bisa judicial review. Saya kira wajar saja kalau ada yang belum sepakat," tuturnya. [ANTARA}