Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie, mengatakan, bahwa seharusnya para pejabat baik dieksekutif dan legislatif perlu tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan semua peraturan yang ada.
Pernyataan Effendi itu menyusul adanya pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Semua pejabat negara eksekutif maupun legislatif harus tegak lurus dengan UUD, UU, semua peraturan dan kesepakatan," kata pria yang akrab disapa Gus Choi saat dihubungi, Jumat (9/12/2022).
Menurutnya, mereka harus bekerja atas Undang-Undang bukan kepentingan pribadi apalagi atas perintah kelompok tertentu.
"Mereka bekerja di atas UU, bukan atas kepentingan pribadi dan kelompok. Negara ini dalam bahaya kalau pejabatnya tidak konsisten pada UU," tuturnya.
Nyanyian Bamsoet
Bamsoet sebelumnya memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2 persen.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakan apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
