Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono kembali dibanding-bandingkan. Kali ini urusan konten Youtube Pemprov DKI Jakarta jadi biang perdebatan netizen.
Kanal Youtube Pemprov DKI menunjukkan konsep konten yang jauh berbeda di era Anies dan Heru Budi. Hal ini pun dipertanyakan netizen di Twitter.
"Channel Youtube DKI Jakarta, ketika Anies menjabat vs Plt Heru menjabat," cuit akun @PolJokesID.
"Kenapa ya channel Youtube DKI Jakarta semenjak ganti gubernur baru malah jadi kayak branding gubernurnya daripada branding Jakartanya?" tanya seorang netizen melalui akun base @tanyakanrl.
Dalam lampiran tangkapan layar konten Youtube DKI Jakarta, terlihat beberapa konten di era Anies Baswedan lebih banyak membahas soal infrastruktur yang ada di Jakarta serta kisah-kisah warganya.
Sementara itu, di era Heru Budi saat ini lebih banyak menunjukkan momen-momen seremonial yang dihadiri PJ Gubernur tersebut lengkap dengan thumbnail wajahnya.
Perbedaan ini pun menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang menilai bahwa konten Youtube DKI Jakarta ini mengalami kemunduran kualitas. Ada pula yang menuding bahwa momen ini dimanfaatkan betul oleh Heru Budi mem-branding dirinya.
"Dih, kemunduran. Jadi daily vlog, tipikal pejabat lawas minim wawasan dan kinerja," komentar warga Twitter.
"Perbedaan sudut pandang aja sih ini, tergantung di kubu mana. Intinya sama-sama hasil kerja yang dinampakkan. Pj walaupun narsis tapi semua konten tentang kerja beliau, updatenya juga cepet banget. Kalau ngomong downgrade enggak juga sih, program pak heru lumayan kok, normalisasi dikebut juga," seorang warganet mendebat.
Baca Juga: Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
"Ya menurut gue ya. Dia memang harus melakukan itu, karena dia berbeda sangat dengan Anies yang dipilih melalui sistem demokrasi Pilkada. Semua orang tau Anies, bahkan orang daerah, tapi tak banyak yg mengenal Heru. Mau ga mau harus branding diri, persiapan pilkada 2024," timpal warganet lain.
Perbedaan Era Anies Baswedan dan Heru Budi
Sejak digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, ada beberapa kebijakan Anies Baswedan yang diputuskan tak lagi berlanjut.
Beberapa kebijakan yang dibuat saat kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek aspek tertentu.
Kebijakan warisan Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi tersebut antara lain soal anggaran Rp38 miliar untuk pengadaan jalur sepeda yang diputuskan Heru Budi tak dilanjutkan.
Kemudian, Heru Budi juga memilih tak melanjutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja.
