Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan jika pemerintah sedang memulai membahas subsidi kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan demi membuat Indonesia tidak kalah dengan negara lain.
Sejauh ini, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai ingin membangun ekosistem kendaraan listrik. Demi melancarkan hal itu, pihaknya mulai berhitung terkait subsidi.
"Kita sedang hitung dan bicarakan. Kita membangun ekosistem," kata Luhut di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Luhut mengatakan, rencana subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik di Indonesia akan berkaca pada Thailand dan Vietnam sebagai benchmark atau tolak ukur.
Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik akan menimbulkan berbagai dampak positif. Salah satunya mampu memperbaiki kualitas udara menjadi lebih bersih.
"Jadi kita jangan sampai kalah (dengan negara lain). Ini tidak boleh dilihat hanya satu sisi namun harus dilihat secara komprehensif," jelas Luhut.
Karena itu, Luhut menerangkan bahwa subsidi bagi kendaraan listrik di Indonesia juga tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain.
"Berapa banyak subsidi? Kita tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain, karena itu akan merugikan Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sedang mengkaji berbagai aspek untuk memberikan insentif bagi transisi dan konversi mobil, motor, dan angkutan umum dari konvensional ke berbasis listrik.
Pemerintah, katanya, terus menerus melakukan rapat tentang pengembangan mobil listrik ini. Bagaimana memikirkan tentang insentif agar Indonesia nanti jangan hanya menjadi market di kawasan Asia. Indonesia menuju kepada penyesuaian lingkungan itu.
Moeldoko mengatakan insentif memang diperlukan untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik.
Thailand dan Vietnam telah menerapkan insentif bagi industri kendaraan listrik untuk mempercepat pertumbuhan kendaraan yang diklaim ramah lingkungan itu.
Bahkan, Moeldoko menyebut besaran insentif tersebut sudah dirumuskan oleh jajaran pemerintah. [ANTARA]
TERPOPULER
