Suara.com - Isu wacana Presiden Jokowi 3 periode belakangan ini kembali muncul ke permukaan, terlebih lagi usai digulirkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Nyatanya, wacana 3 periode tak hanya terjadi di era Jokowi saat ini dan pernah terjadi sebelumnya.
Mengutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyebut wacana 3 periode tersebut juga muncul saat zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI ke-6.
"Pada masa SBY juga ada wacana seperti itu. Beberapa pendukungnya menginginkan beliau untuk maju 3 periode lagi," beber Arifki dikutip Wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Selasa (20/12/2022).
Menurut Arifki, para pendukung isu wacana perpanjangan masa jabatan adalah penjilat yang tak ingin kehilangan kekuasaan.
Para pejabat yang mendukung wacana tersebut juga dinilai ketakutan tak lagi memiliki kekuasaan di pemerintahan.
"Orang-orang seperti itu sudah nyaman dengan jabatannya di pemerintahan sehingga takut kekuasaannya hilang," tuturnya.
Meski demikian, Arifki menilai hal tersebut sudah menjadi kewajaran dan berasal dari naluri para pejabat negara yang sedang berkuasa.
"Karakter asli manusia memang seperti itu. Politik memang dekat dengan isu yang menggerus demokrasi," kata dia.
Baca Juga: Sempat Ditolak Presiden Jokowi, Sri Mulyani Pastikan Hadiah Rumah di Colomadu Tidak Kontroversial
Selain itu, Arifki juga menilai orang di lingkaran pendukung Jokowi terlalu memaksakan diri supaya sang idola bisa tetap memegang jabatan.
Seperti diketahui, Ketua DPD LaNyalla Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan.
Di antaranya, yakni, Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
