Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar belanja kebutuhan TNI dan Polri masuk e-katalog. Hal ini dilakukan agar transparansi anggaran bisa dilihat sebara lebih terbuka sehingga meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
Sebagai orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus e-katalog tersebut, Luhut memaparkan efektifitas digitalisasi anggaran dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022).
Segala macam kebutuhan TNI Polri harus dimasukkan e-katalog baik yang bersifat personal maupun persenjataan.
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog. Masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan nggak benar itu," kata Luhut dilansir dari Youtube StranasPK Official.
"Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru, semua dimasukkan ke e-katalog," lanjutnya.
Kendati begitu, Luhut mengatakan ada beberapa perbelanjaan yang tak perlu dimasukkan TNI-Polri ke e-katalog.
"Yang nggak masuk adalah intelligence device, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu nggak usah dibukalah," kata Luhut.
"Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog," tegasnya.
Dalam program digitalisasi ini, Luhut mengatakan Polri sudah menunjukkan kemajuan dalam transparansi belanja kebutuhan instansinya sebanyak 70 persen.
Baca Juga: Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
"Kemarin Polri saya lihat maju 70 persen kalau nggak keliru. TNI nanti Januari depan saya sudah bilang Panglima TNI kau harus masukkan semua paling tidak 70 persen. Jadi tidak diskriminatif kita," jelas Luhut.
Dalam acara yang sama, Luhut mengatakan soal target pemerintah lewat proyek e-katalog. Mantan Menkopolhukam ini mengatakan, pemerintah yang hanya menargetkan dana masuk di e-katalog Rp 400 triliun, tetapi realisasinya telah melebihi target yang mencapai Rp 900 triliun.
"Itu ternyata masuk hampir Rp 900 triliun ya, yang masuk e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog komitmen dan itu yang buatan dalam negeri," beber dia.
Menko Luhut pun mengklaim, bahwa akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru dari dana yang masuk ke e-katalog sebesar Rp 400 triliun.
Dari setiap dana Rp 400 triliun yang diterima dari produksi barang dalam negeri, Luhut mengklaim, akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
"Jadi, Itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top. Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin. Kita nyari investasi USD 5 miliar itu bengek. Saya mengalami, nggak gampang," pungkas dia.
