UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

Vania Rossa, Dea Hardiningsih Irianto

Jum'at, 20 November 2026 | 12:12 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). [Suara.com/Dea]
baca 10 detik
  • Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kebutuhan kriminalisasi empat delik antikorupsi konvensi internasional dalam hukum nasional Indonesia pada Jumat, 20 November 2026.
  • DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
  • Keempat delik baru yang disoroti mencakup peningkatan kekayaan tidak sah, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik pidana yang dinilai perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Keempat delik tersebut telah tercantum dalam konvensi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi dalam hukum nasional.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemulihan aset atau asset recovery, termasuk dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset tapi juga dibutuhkan terobosan lain," kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC," tambahnya.

Adapun empat delik yang dimaksud meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing (foreign bribery).

Menurut Budi, keempat delik tersebut belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, KPK berharap penguatan regulasi pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan UU Perampasan Aset.

"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Budi.

Meski demikian, KPK mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai sejalan dengan semangat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

baca juga

Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

Usut Kasus Suap! KPK Cecar Kepala Bea Cukai Tanjung Mas Soal Alur Impor dan Penyitaan Kontainer

News | Jum'at, 20 November 2026 | 08:20 WIB

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

Disahkan DPR Tapi Dicap Palsu, 5 Poin Panas Polemik UU Perampasan Aset

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:49 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Terkini

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:12 WIB

Jembatan Siak III Pekanbaru Ditutup 30 Hari, Lalu Lintas Dialihkan ke Siak I

Jembatan Siak III Pekanbaru Ditutup 30 Hari, Lalu Lintas Dialihkan ke Siak I

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 12:10 WIB

Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad

Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:08 WIB

Kecewa UMP Jakarta 2027 Cuma Rp 6,1 Juta, Buruh Siapkan Perlawanan

Kecewa UMP Jakarta 2027 Cuma Rp 6,1 Juta, Buruh Siapkan Perlawanan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:06 WIB

Cara Mendaftar Perlinsos Digital Pakai HP Agar Dapat Bansos 2027

Cara Mendaftar Perlinsos Digital Pakai HP Agar Dapat Bansos 2027

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:05 WIB

Pameran Jam Tangan Mewah Sambangi Makassar, 300 Koleksi Eksklusif Curi Perhatian Kolektor

Pameran Jam Tangan Mewah Sambangi Makassar, 300 Koleksi Eksklusif Curi Perhatian Kolektor

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:02 WIB

Buka Wawasan Profesi Masa Depan, Siswa SD di Cikarang Dikenalkan Dunia Keteknikan

Buka Wawasan Profesi Masa Depan, Siswa SD di Cikarang Dikenalkan Dunia Keteknikan

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:00 WIB

Murah Menurut Standar Dunia, Mahal bagi Rakyat: Ironi Daya Beli Indonesia

Murah Menurut Standar Dunia, Mahal bagi Rakyat: Ironi Daya Beli Indonesia

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 12:00 WIB

Cara Mengurangi Ukuran Backup WhatsApp agar Google Drive Tidak Penuh

Cara Mengurangi Ukuran Backup WhatsApp agar Google Drive Tidak Penuh

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 11:51 WIB

Terhalang Aturan Zonasi Pas Daftar Sekolah? Ini Syarat Numpang KK Orang Lain atau Saudara

Terhalang Aturan Zonasi Pas Daftar Sekolah? Ini Syarat Numpang KK Orang Lain atau Saudara

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 11:48 WIB

×