- Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kebutuhan kriminalisasi empat delik antikorupsi konvensi internasional dalam hukum nasional Indonesia pada Jumat, 20 November 2026.
- DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
- Keempat delik baru yang disoroti mencakup peningkatan kekayaan tidak sah, perdagangan pengaruh, suap sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat delik pidana yang dinilai perlu diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Keempat delik tersebut telah tercantum dalam konvensi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), tetapi belum dikriminalisasi dalam hukum nasional.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penguatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemulihan aset atau asset recovery, termasuk dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
"Berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tentu juga tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset tapi juga dibutuhkan terobosan lain," kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
"Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC," tambahnya.
Adapun empat delik yang dimaksud meliputi illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah, trading in influence atau perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing (foreign bribery).
Menurut Budi, keempat delik tersebut belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, KPK berharap penguatan regulasi pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengesahan UU Perampasan Aset.
"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Budi.
Meski demikian, KPK mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai sejalan dengan semangat memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.