'Hasrat Firaun Politik' Masinton Pasaribu Sebut Pembisik Isu Tiga Periode Bentuk Penghinaan

Suara.com - Berembusnya kembali isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai sorotan publik. 

Menanggapi soal isu yang ada, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dengan tegas menyebutkan bahwa orang yang mengembuskan presiden tiga periode atau penundaan pemilu adalah penghianat konstitusi.

"Dalam ketata negaraan, negara demokrasi masa periode eksekutif dibatasi dua periode, itu jelas untuk apa menghindari yang namanya kesewenang-wenangan," ungkap Masinton dalam perbincangannya di kanal YouTube Total Politik yang tayang Selasa (20/12/2022).

"Menurut saya kita semua harus konsisten mengawal itu, enggak boleh ngutak-ngatik [bilang] ini aspirasi dengan penundaan dan perpanjangan, itu aspirasi konyol itu aspirasi yang melecehkan konstitusi," imbuhnya.

Masinton juga menyebutkan bahwa siapa pun yang melanggar aturan dasar maka itu lah bentuk dari contempt of constitution atau penghinaan terhadap konstitusi.

Menurutnya tidak boleh membuka ruang untuk tidak patuh pada konstitusi dengan alasan apap pun.

"Kita enggak boleh membuka ruang atas nama apapun mau kepuasan rakyat mau aspirasi rakyat, bernegara itu ya berkonstitusi," kata Masinton

"Konstitusi kita membatasi hasrat Firaun tadi yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan menambrak konstitusi itu hasrat Firaun, Firaun-Firaun politik," tuturnya.

Ketum Projo: Musra Masih Inginkan Jokowi

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga menyebutkan bahwa memang ada keinginan Jokowi menjabat tiga periode di kalangan relawan.

"Saya dari Kupang ini Musra Ke-10 di NTT, hasilnya Jokowi lagi tiga periode, gimana dong?" ungkap Budi Arie Setiadi dalam acara yang sama. 

"Itu fakta dan kenyataan bahwa di NTT seluruh peserta Musra bahwa Jokowi lagi, itu mungkin hampir 90 persen, semua menyatakan Jokowi tiga beriode, bahkan kepala desa di NTT juga minta," imbuhnya.

Lebih lanjut, Budi mengklaim bahwa di daerah Indonesia Timur bahkan ada yang megusulkan Jokowi seumur hidup.

"Indonesia Timur masih inginkan jokowi, bahkan di Maluku Papua bisa seumur hidup bukan tiga periode lagi, ini aspirasi yang tidak dimungkinkan konstitusi kita kan," tuturnya.