Wapres Minta Kelompok yang Berbuat Onar di Papua Ditindak Tegas

Diana Mariska

Rabu, 21 Desember 2022 | 11:01 WIB
Wapres Minta Kelompok yang Berbuat Onar di Papua Ditindak Tegas
Raja Ampat - Profil Provinsi Papua Barat Daya. (Pixabay/blackinkstudio07)

Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran terkait untuk menindak tegas kelompok-kelopok yang mencoba menciptakan keributan dan ketidakamanan di Papua.

Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; serta Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan, guna membahasa isu-isu di Papua.

“Memang ada sekelompok kecill yang memang sengaja ingin berbuat onar. Mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan,” sebut juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dilansir dari Warta Ekonomi pada Rabu (21/12).

Masduki melanjutkan bahwa Wapres meminta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang onar dan mengancam ketertiban di Papua sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman di wilayah paling timur Indonesia itu.

Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa pendekatan humanis harus diterapkan dalam penegakan hukum di Papua.

"Supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," jelas Masduki.

"Pendekatan-pendekatan teritorial itu sangat penting, karena apa? Supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga dikabarkan menerima laporan bahwa rakyat Papua menyambut baik pemekeran yang disahkan tahun ini.

Wapres kemudian meminta agar pembangunan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dapat dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan kapasitas seperti SDM yang mempuni.

"Jadi, pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana dan seterusnya itu sekarang sudah mulai berjalan, dan itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua," pesannya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Serahkan Jabatan Panglima TNI, Andika Perkasa Wariskan Senjata Ini Untuk Tangani KKB Papua

Serahkan Jabatan Panglima TNI, Andika Perkasa Wariskan Senjata Ini Untuk Tangani KKB Papua

News | Selasa, 20 Desember 2022 | 20:13 WIB

Terkuak! KPK Tak Kunjung Tahan Lukas Enembe Karena Takut Timbulkan Konflik di Papua

Terkuak! KPK Tak Kunjung Tahan Lukas Enembe Karena Takut Timbulkan Konflik di Papua

News | Selasa, 20 Desember 2022 | 18:41 WIB

Sudah 3 Bulan Jadi Tersangka Lukas Enembe Tak Ditahan, Ada Apa? Pimpinan KPK Sebut Pendukungnya Bawa Panah

Sudah 3 Bulan Jadi Tersangka Lukas Enembe Tak Ditahan, Ada Apa? Pimpinan KPK Sebut Pendukungnya Bawa Panah

News | Selasa, 20 Desember 2022 | 18:38 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat Naik Penyidikan, Kerugian Negara Ditaksir Rp20 Miliar

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat Naik Penyidikan, Kerugian Negara Ditaksir Rp20 Miliar

News | Selasa, 20 Desember 2022 | 17:17 WIB

Panglima TNI Yudo Bakal Datangi Tiga Daerah Rawan Konflik, Termasuk Markas TPNPB-OPM

Panglima TNI Yudo Bakal Datangi Tiga Daerah Rawan Konflik, Termasuk Markas TPNPB-OPM

News | Selasa, 20 Desember 2022 | 17:03 WIB

Soal Keamanan Papua, Panglima TNI: Pembuat Onar Akan Kami Tangkap!

Soal Keamanan Papua, Panglima TNI: Pembuat Onar Akan Kami Tangkap!

Video | Selasa, 20 Desember 2022 | 14:30 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×