Suara.com - Partai Ummat ikut angkat bicara soal sindiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut Istana dituduh menjadi penyebab tidak lolosnya partai politik menjadi peserta Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya merasa tidak berguna kalau hanya untuk menanggapi ucapan Jokowi tersebut.
"Kami sedang fokus, sehingga kami sementara tak ada waktu untuk menanggapi hal-hal lain yang kurang produktif bagi partai kami," kata Mustofa melansir WartaEkonomi--Jaringan Suara.com, Kamis (22/12/2022).
Mustofa mengaku saat ini dirinya tengah fokus dengan keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) atas mediasi yang sudah dilakukan. Hasil dari mediasi tersebut ialah meminta Partai Ummat untuk melakukan verifikasi faktual ulang di wilayah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
"Mohon maaf, karena sudah ada putusan resmi Bawaslu, maka kami mentaatinya dengan bekerja keras untuk memenuhi perintah Bawaslu," ujarnya.
Meski demikian, Mustofa menganggap kalau sindiran Jokowi tersebut menjadi bentuk dari perhatian Kepala Negara terhadap keberadaan Partai Ummat.
"Kepedulian itu sangat penting, karena keberadaan Partai Ummat berarti menarik perhatian. Apalagi jika presiden memang bermaksud menanggapi masalah kami, ini tentu sebuah kemajuan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalan politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikam selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.
Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.
Baca Juga: 'Ketua Dari Medan' Al Nahyan Muncul Pakai Singlet di Ucapan Hari Ibu Jokowi, Netizen Gemas
"Tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi.
Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.
"Saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa," kata Jokowi.
"KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada," sambung Jokowi.
