Infografis
BPPN menyerahkan petanggungjawaban aset hak tagih Dipasena kepada Kementerian Keuangan pada tahun 2004. Aset tersebut kemudian diserahkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).
Selanjutnya PPA melakukan penjualan hak tagih piutang Dipasena sebesar Rp220 miliar. Padahal kewajiban atau utang Sjamsul Nursalim yang seharusnya diterima negara adalah senilai Rp4,8 triliun.
Selisih kekurangan itulah yang kemudian dianggap sebagai kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.
Sampai pada akhirnya pada 2021, KPK memutuskan mengeluarkan penghentian penyidikan (SP3) atas kasus BLBI Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.
Alasannya, KPK menjelaskan bahwa SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Terlebih salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).
Di sisi lain, Sri Mulyani sendiri hingga sekarang masih resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tidak ada juga pengumuman resmi dari KPK mengenai keterlibatan Sri Mulyani dalam korupsi atau akan dimiskinkan.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka narasi Menkeu Sri Mulyani resmi dimiskinkan KPK karena terjerat kasus dugaan korupsi BLBI adalah hoaks.
Narasi tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Baca Juga: KPK Juga Geledah Sejumlah Ruangan di Dinas PU Binamarga Jatim
