Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melempar isu perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan presiden merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan mayoritas responden setuju adanya perombakan kabinet.
"Mungkin (ada reshuffle) ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022) lalu.
Meski demikian, Jokowi tak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Ya nanti," kata Jokowi.
Ucapan Jokowi langsung hangat disorot sejumlah politisi maupun para pengamat. Tak pelak, isu reshuffle langsung mengarah ke 'hidung' Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh itu diketahui menempatkan tiga kadernya sebagai menteri di Kabinet Jokowi.
Iya, hubungan NasDem dengan Jokowi 'retak' sejak partai itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Isu kerenggangan antara Surya Paloh dengan Jokowi makin kentara saat HUT NasDem sang presiden tak hadir. Begitu juga Surya Paloh tak datang saat pernikahan putra Jokowi, meski keduanya memiliki alasan masing-masing.
PDIP Sebut 2 Menteri NasDem Layak Dievaluasi
Bak menabur garam di luka, sinyal reshuffle dari Jokowi langsung disambut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia terang-terangan menyebut dua menteri NasDem layak dievaluasi kinerjanya. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.
Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Untuk kinerja Mentan, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.
Kendati demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak dari Presiden Jokowi.
"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," kata Djarot.
Respons NasDem
TERPOPULER
