Menakar Nasib Menteri NasDem Di Tangan Jokowi, Dipegang Atau Ditendang?

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melempar isu perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan presiden merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan mayoritas responden setuju adanya perombakan kabinet.

"Mungkin (ada reshuffle) ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022) lalu.

Meski demikian, Jokowi tak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

"Ya nanti," kata Jokowi.

Ucapan Jokowi langsung hangat disorot sejumlah politisi maupun para pengamat. Tak pelak, isu reshuffle langsung mengarah ke 'hidung' Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh itu diketahui menempatkan tiga kadernya sebagai menteri di Kabinet Jokowi.

Iya, hubungan NasDem dengan Jokowi 'retak' sejak partai itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Isu kerenggangan antara Surya Paloh dengan Jokowi makin kentara saat HUT NasDem sang presiden tak hadir. Begitu juga Surya Paloh tak datang saat pernikahan putra Jokowi, meski keduanya memiliki alasan masing-masing.

PDIP Sebut 2 Menteri NasDem Layak Dievaluasi

Bak menabur garam di luka, sinyal reshuffle dari Jokowi langsung disambut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia terang-terangan menyebut dua menteri NasDem layak dievaluasi kinerjanya. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Untuk kinerja Mentan, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Kendati demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak dari Presiden Jokowi.

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," kata Djarot.

Respons NasDem

Mendengar pernyataan Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago geram. Ia meminta agar Djarot tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri.

Irma menegaskan, dua menteri NasDem yang disebut Djarot yakni Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, punya prestasi.

“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi.

"Lalu, coba lihat bagaimana beliau membagi dengan sangat baik mana hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan mana yang hutan lindung dengan tegas dan jelas," tegasnya.

Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi Covid-19.

"Mana ada kementerian yang tumbuh di era pandemi kecuali Kementerian Pertanian," imbuh Irma.

Irma juga meminta Djarot untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup.

Dilema NasDem?

Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai bahwa, isu reshuffle kabinet atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju, disinyalir untuk menendang partai NasDem.

Menurut dia, sikap NasDem ini dinilai sebagai partai koalisi pemerintah namun rasa oposisi.

Mengutip dari Warta Ekonomi (media partner Suara.com), deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari NasDem diduga menyebabkan hubungan Partai Surya Paloh dengan Jokowi mulai dingin.

"Sinyal pergantian kabinet itu tentu sudah didorong oleh anggota koalisi lainnya agar kader Partai NasDem keluar dari kabinet," katanya dikutip pada Sabtu, (24/12/2022).

Menurut Arifki, NasDem tentu dilema dengan pilihan politik yang diambilnya. Sebagai partai politik mendukung figur populer di tahun 2024, tentu menguntungkan bagi partai yang tidak memiliki kandidat capres.

Isu pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca-2024. Sebaliknya, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024.

“Evaluasi tentu tidak terkait kinerja menteri dari NasDem bagus atau tidaknya saja, tetapi kepentingan Jokowi pasca-2024 tentu ikut menentukan,” ujar dia.

Lebih lanjut, dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu juga dinilai wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024.

“Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut memengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024,” ujar Arifki.

Ia menyebut perombakan kabinet memiliki tantangan tersendiri. Pertama, stabilitas politik di pemerintahan Jokowi tentu terganggu.

“Partai yang kadernya terdepak dari kabinet berkemungkinan akan mengambil posisi berbeda (oposisi) menjelang Pemilu 2024,” terangnya.

Kedua, Jokowi tentu tidak bisa menghindari peluang pergantian kabinet, pada saat publik mendesak agar ada pergantian kabinet.

Di sisi lain, anggota koalisi partai yang mendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya ditambah jika ada kader partai lain yang keluar.