Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan tengah mempertontonkan arogansi politik, menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi.
Permintaan Djarot itu diketahui sebagai tanggapan atas sinyal perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Jokowi. Adapun dua menteri dadi NasDem yang dimaksud, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Kamhar menilai permintaan evaluasi itu sebagai tindakan intervensi. Bahkan menurutnya, intervensi itu bisa berujung kepasa memposisikan Jokowi yang dianggap hanya petugas partai. Padahal jelas, masalah reshuffle sepenuhnya menjadi urusan Jokowi sebagai Presiden.
"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," kata Kamhar kepada wartawan, dikutip Rabu (27/12/2022).
Ia lantas mengkritik Djarot yang seharusnya sadar diri akan posisinya yang tidak boleh mengintervensi hak prerogatif Jokowi terkait reshuffle, melalui sikapnya yang meminta mengevaluasi dua menteri NasDem.
"Pak Djarot mestinya mengetahui ini dan sepatutnya menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas," kata Kamhar.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan hanya Jokowi yang mengetahui kebutuhan kabinet dan pemerintahan, apakah memang perlu atau tidak reshuffle.
"Siapa yang perlu di-reshuffle dan kapan harus di-reshuffle," kata Herzaky.
Termasuk mengenai penilian kinerja para pembantunya di kabinet, hanya Jokowi yang tahu.
"Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," ujar Herzaky.
