Temuan KPK, Sahat diduga memanfaatkan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim dengan meminta bayaran untuk membantu meloloskan usulan penerimaan dana hibah dari APBD Jatim tahun 2021 dan 2022 yang dialokasikan senilai Rp 6,7 triliun.
Temuan sementara KPK dalam perkara Sahat diduga menerima suap sebesar Rp 5 miliar yang diberikan secara bertahap oleh Abdul secara bertahap lewat perantara.