Suara.com - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo sudah berembus sejak akhir tahun 2022. Jokowi sendiri terus memberi sinyal tetapi sampai sekarang reshuffle itu tidak kunjung terlaksana.
Hal ini turut disoroti oleh pengamat politik Hendri Satrio. Lewat program Indonesia Lawyers Club, Hensat mengungkap dua dugaan niat terselubung di balik isu reshuffle kabinet yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut.
Awalnya Hensat menilai tidak ada yang salah dengan wacana reshuffle kabinet kendati sudah di ujung-ujung periode pemerintahan seperti sekarang.
![Founder Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio. [ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/05/38185-founder-kelompok-diskusi-dan-kajian-opini-publik-indonesia-kedaikopi-hendri-satrio.jpg)
"Ada pembahasan yang serius itu tentang kepatutan, kewarasan, dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan," terang Hensat, dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Senin (9/1/2023).
"Boleh nggak reshuffle? Boleh, terserah, tapi patut tidak? Waras tidak? Wajar tidak dilakukan reshuffle yang sudah di ujung-ujung?" sambungnya.
Faktor inilah yang membuat Hensat menduga ada niat terselubung di balik isu reshuffle kabinet padahal pemerintahan Jokowi akan berakhir tahun depan.
"Yang pertama, bisa jadi ini ada upaya untuk mengalihkan isu yang lebih besar, yaitu Perppu Cipta Kerja," ujar Hensat.
Sebelumnya Hensat juga mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang memang boleh dilakukan oleh Jokowi tetapi seolah tidak mempertimbangkan aspek kepatutan, kewarasan, dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan.
Selain itu, Hensat menilai ada niat kedua yang hendak dicapai Jokowi lewat wacana reshuffle kabinet ini. "Yang kedua, ini hanya testing the water saja, NasDem goyah nggak," ucap Hensat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Lebih Menakutkan dari Jokowi, Gibran Libas Anies Bongkar Kasus Formula E, Benarkah?
Menurutnya bisa jadi Partai NasDem nanti akan tetap diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan, di mana Anies dipasangkan sebagai calon wakil presiden Puan Maharani.
"Itu kalau ternyata NasDem testing the water, mungkin nggak? Bisa saja kan. Di ujung-ujung ternyata, 'Sorry, Nies, karena nggak ada yang lain yang mau join, gimana kalau kamu jadi wakilnya Mbak Puan gitu?'" tandas Hensat.
