PDIP Panen Kritik Usai Setujui Pemilu Proporsional Tertutup, Dituduh Demi Loloskan Caleg Koruptor?

Suara.com - PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menolak pemilu proporsional tertutup. Padahal ada 8 partai politik lain yang "mengeroyok" PDIP lantaran berbeda pendapat.

Sikap PDIP ini jelas tidak lepas dari analisis sejumlah pihak, salah satunya pengamat politik Rocky Gerung. Lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, dia menilai PDIP sedang berada di krisis calon legislatif.

"Jadi sayang sekali, PDIP mempertunjukkan jendela kelemahannya," ungkap Rocky, dikutip pada Senin (9/1/2023).

Menurut Rocky, PDIP tidak memiliki sistem kaderisasi yang baik sehingga tak ada cukup kader untuk bertarung di Pemilu 2024.

Namun perkara krisis kader tampaknya bukan satu-satunya alasan PDIP menyepakati pemilu sistem proporsional tertutup. Dengan pedas, kritikus pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menilai PDIP memang berencana untuk memasang kader-kader berkualitas buruk.

Sebagai gambaran, pemilu dengan sistem proporsional tertutup menyebabkan rakyat hanya memilih partai politiknya. Sementara legislator yang akan mewakili rakyat ditentukan secara sepihak oleh elite partai.

"Tapi sebaliknya juga, orang menduga ada calon-calon buruk yang memang kalau dipasang di surat suara justru menjebloskan PDIP," terang Rocky.

"Dan calon-calon yang bermasalah ini, yang kebanyakan koruptor sebetulnya atau namanya ada di situ tapi belum ditangkap KPK, kita mesti menduga buruk. Karena kan koruptor PDIP banyak juga tuh yang sampai sekarang masih kabur," sambungnya.

Rocky menduga PDIP memang berniat untuk memajukan calon-calon anggota dewan dengan rekam jejak bermasalah yang sekiranya tidak mungkin dipilih publik bila terpampang gamblang di surat suara.

"Nah itu yang justru orang anggap, berarti mau meloloskan mereka yang berprestasi buruk. Jadi lepas dari kontroversi, kita hanya bisa menduga dua soal itu, memang nggak ada kader atau ada kader tapi buruk karena itu mau diselundupkan," tandas Rocky.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengimbau PDIP untuk tidak memaksakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Senada dengan Rocky, Jamiluddin menilai PDIP berusaha memuluskan sistem tersebut demi keuntungan partai. "Pilihan PDIP tentu wajar karena dinilai lebih menguntungkan bagi partainya," tutur Jamiluddin.

Video yang mungkin terlewat oleh Anda: