Suara.com - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI turut menyoroti soal lembaga survei jelang penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang. Lembaga survei dikhawatirkan memanipulasi metodenya untuk mengakomodir pesanan politik.
"Jangan sampai nanti di metode, mislanya kaitannya dengan sampling. Kan tidak sedikit yang sampling dimanipulasi," kata Anggota Bawaslu RI Puadi dalam acara diskusi ASPEPPI bertajuk 'Menegaskan Posisi & Peran Lembaga Survei Menghadapi Pemilu 2024', di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Puadi menjelaskan, jika lembaga survei melakukan surveinya dengan metode yang dimanipulasi karena ada pesanan politik, maka hasilnya dianggap bukan ilmiah lagi.
"Lalu Ada pesanan nggak nih? Kalau hal itu terjadi, berarti tidak ilmiah lagi. Prinsipnya harus jelas, metode harus jelas," tuturnya.
Ia menyebut prinsip keterwakilan dan prinsip keilmiahan, menjadi faktor yang menjadi perhatian lembaha survei dalam melakukan kegiatannya. Menurutnya, hal itu menjadi integritas yang utama karena menyangkut kode etik.
"Jadi nanti tidak sejalan dengan apa yang disebut independen. Lembaga survei harus independen, integritas yang utama," tuturnya.
"Integritas dalam bahasa agama kaitannya dengan jujur amanah dan tidak dipengaruhi pesanan pesanan karena nanti khawatir ketika banyak pesanan, metode ilmiah itu mengurangi satu nilai nilai integritas," sambungnya.
Selain itu Puadi juga menilai lembaga survei harus transparan.
"Maka lembaga survei harus berintegritas kemudian transparan dan independen. Tiga hal ini menjadi modal utama agar dalam proses di lembaga survei agar output sesuai prinsip dan ketentutan lembaga survei dan metode digunakan secara ilmiah," pungkasnya.
TERPOPULER
