Suara.com - Partai Demokrat menegaskan kembali dukungan mereka untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Dukungan itu diakui Demokrat sudah menjadi satu kesepahaman antara NasDem dan PKS dalam penjajakan koalisi.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penjajakan koalisi yang diwakilkan melalui tim kecil sudah mendekati tahap final. Menurut AHY rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.
Salah satu keputusan itu ialah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai, yakni bakal capres ialah Anies. Anies sebelumnya sudah dideklarasikan lebih dulu menjadi bakal capres oleh NasDem.
“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).
Adapun penegasan terkait Demokrat mendukung Anies sebagai bakal capres itu disampaikan AHY berbarengan saat dirinya mengajak NasDem dan PKS membentuk Sekretariat Perubahan. Pembentukan sekretariat itu diharapkan menjadi simbolis terbentuknya Koalisi Perubahan secara resmi.
Ajak Bikin Sekretariat
mengajak Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Ajakan muncul itu di tengah rencana NasDem bertandang ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB hari ini.
AHY berdalih pembentukan Sekretariat Perubahan sebagai bukti keseriusan dan komitmen Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.
Menurut AHY Sekretariat Perubahan nantinya juga menjadi jawaban dari pertanyaan masyarakat tentang kapan waktu Koalisi Perubahan terbentuk.
“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).
Karena itu AHY berpandangan ketiga partai harus memnuat tahapan yang lebih maju. Ia berharap Demokrat, NasDem, dan PKS dapat segera bertemu untuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan
Nantinya dalam pertemuan pembentukan Sekretariat Perubahan, AHY meminta ada penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan parpol. MoU itu untuk memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.
“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” ujar AHY.
TERPOPULER
