Suara.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia bisa dilanda kerusuhan jika pad amasa awal pandemi Covid-19 lalu pemerintah nekat menerapkan lockdown atau karantina wilayah secara menyeluruh.
Pasalnya, Jokowi telah melakukan perhitungan bahwa lockdown yang diberlakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan, masyarakat bisa kesulitan mencari nafkah. Hal itu disampaikan presiden saat membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan itu membuat presiden mempertimbangkan apakah akan menerapkan lockdown sebagai solusi penanganan pandemi.
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," kelakar Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan bahwa mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju menyarankan penerapan lockdown pada masa awal pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.
Presiden memahami usulan tersebut, melihat tren pola antisipasi pandemi di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," lanjut Jokowi.
Sikap permintaan untuk lockdown juga ditunjukkan mayoritas kalangan legislator di DPR serta suara-suara partai politik.
Menurut Jokowi, tekanan semacam itu diiringi dengan ancaman krisis yang berpotensi menyebabkan pembuat keputusan keliru dalam pengambilan keputusan.
Di samping itu, Jokowi mengapresiasi mayoritas jajaran pemerintah Indonesia dari pusat hingga tingkat desa karena telah menjalankan manajemen makro sampai mikro yang efektif untuk menangani pandemi.
"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," katanya.
Turut hadir dalam pembukaan Rakornas Transisi PC-PEN adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Mahfud MD, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. [ANTARA]
TERPOPULER
