Aturan Polisi atau PNS Punya Istri Lebih dari Satu, Begini Rincian Lengkapnya

Suara.com - Kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi bernama Selvi Amalia Nuraeni melibatkan sebuah mobil Audi A8 masih jadi topik yang banyak diperbincangkan hari ini.

Isu adanya istri kedua polisi lantas banyak dipertanyakan publik. Lantas, bolehkah polisi atau PNS punya dua istri atau suami?

Sebelum kasus kecelakaan tersebut, pada 2021 lalu, seorang laki-laki PNS berinisial SZ, 52 tahun, diketahui memiliki tujuh istri. SZ bekerja di Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah.

Dari tujuh istri tersebut, tiga di antaranya memiliki akta nikah atau menempuh jalur pernikahan resmi. Sementara empat yang lain merupakan hasil dari nikah siri. 

Menyikapi kasus ini, PNS/ polisi sebenarnya memiliki aturan untuk jumlah istri lebih dari satu. Melansir Hukum Online, ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”), khususnya dalam Pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. 

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PNS wanita hanya boleh menjadi istri pertama atau tidak boleh terlibat dalam kasus poligami. 

Mengenai syarat memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, adapun yang dimaksud dengan pejabat menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”) adalah:

1. Menteri;

2. Jaksa Agung;

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;