REGIONAL:
Suara.com - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwwa jabatan gubernur krusial dalam tatanan pemerintahan sehingga diperlukan.
"Ya krusial banget, kami selalu dapat arahan dari gubernur," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (2/2/2023).
Menurut Gibran, gubernur menjadi jembatan koordinasi antarwilayah, termasuk saat ada permasalahan yang bisa diselesaikan oleh gubernur.
"(Kalau) Koordinasi antarwilayah nggak jalan, (maka) dijembatani pak gubernur, diselesaikan pak gubernur. Sulit kalau nggak ada, gubernur harus ada," lanjut Gibran.
Usulan mengenai peniadaan jabatan setara gubernur pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan bahwa partainya tengah mengkaji wacana peniadaan jabatan tersebut.
"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli," kata Muhaimin.
Menurut dia, peniadaan gubernur itu karena pada dasarnya fungsi jabatan itu terlampau tidak efektif.
"Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Muhaimin saat memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin (30/1).
Selain itu, penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat; terjadi penumpukan di situ," kata Muhaimin usai menghadiri Mimbar Kebangsaan "Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Lantai III Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/1). [ANTARA]
TERPOPULER
