REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi, secara lantang mengatakan jika partai yang dipimpinnya adalah politik identitas. Menurutnya, bahwa politik identitas adalah politik yang pancasilais.
Hal itu disampaikan Ridho dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2) lalu.
Awalnya Ridho menyampaikan, bahwa partainya berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi. Hal itu akan dilakukan lewat perjuangan dengan beberapa poin.
Pertama, menurutnya Partai Ummat akan menggalakkan pengkaderan, untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis, dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya.
Kemudian kedua, Partai Ummat akan membangun organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi, serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antara kader yang solid dan konsisten.
Nah menariknya pada poin ketiga, Ridho menyebut, jika pihaknya bakal melawan dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Di sini lah justru Ridho menyebut jika partainya adalah politik identitas.
"Kita akan secara lantang mengatakan, “ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah Politik Identitas"," kata Ridho dalam pidatonya yang dikutip Suara.com lewat siaran ulang chanel Youtube Amien Rais Official, Rabu (15/2/2023).
Ia pun menjelaskan, maksud politik identitas itu. Menurutnya, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
"Ini adalah proyek besar Sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais," tuturnya.
Dalam semangat yang sama, kata dia, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.
Bagi umat Islam, menurutnya, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.
"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangat lah berbeda; yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangat lah berbeda," tuturnya.
Sementara poin keempat, Ridho menyampaikan, pihaknya bakal mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun bangsa. Kemudian yang kelima, yakni Partai Ummat dalam Pemilu 2024 akan memeras pikiran untuk memberikan gagasan-gagasan.
Adapun poin keenam, Ridho menyampaikan, jkka Partai Ummat diberikan kekuasaan menang di 2024 pihaknya bakal menegakkan keadilan-keadilan multidimensional.
"Yang jelas, tidak akan pernah mau berkompromi dengan segala bentuk kezaliman," pungkasnya.
TERPOPULER