Infografis
Penjatuhan sanksi tersebut dibenarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Bahkan menurut dia, surat peringatan tersebut telah dikeluarkan sejak awal Oktober 2022 silam.
"Itu (surat peringatan diterbitkan) sejak tanggal 5 Oktober itu," kata Komarudin kepada wartawan Jumat (21/20/2022).
Meski begitu, lanjut Komarudin, tidak semua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang mendapat sanksi tegiran.
Bingung Kena Sanksi PDIP
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi, yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel adalah salah satu orang yang dikenakan sanksi peringatan keras.
Namun mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengaku bingung dengan sanksi yang dijatuhkan kepada dirinya.
“Pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Puan Angkat Bicara
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Ketua DPR RI Puan Maharani yang digadang-gadang untuk jadi calon presiden oleh Dewan Kolonel akhirnya angkat bicaramengenai penjatuhan sanksi tersebut.
Menurut Puan, polemik mengenai Dewan Kolonel di internal partainya sudah selesai. Ketika ditemui di kompleks parlemen, Selasa (1/11/2022), Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai Dewan Kolonel.
![Puan Maharani diangkat sebagai warga kehormatan korps Marinir TNI AL. [Instagram/puanmaharaniri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/24/40291-puan-maharani.jpg)
Menurut dia, pasca pemberian sanksi keras, internal partainya tetap soid. Ia menyebut riak yang muncul akibat Dewan Kolonel merupakan bagian dari internal partai.
"PDIP solid, enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai," kata Puan.
Puan Lolos Kena Sanksi
Meski menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai yang menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel, DPP PDI Perjuangan memberikan sinyal tidakakan turut menjatuhkan sanksi untuk Puan Maharani.
