REGIONAL:
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum melihat adanya tanda-tanda Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu 8 Maret 2023 esok. Pasalnya hari itu bertepatan dengan Rabu Pon.
"Sampai saat ini ya tidak ada tanda-tanda yang signifikan ya," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi saat dihubungi, Selasa (7/3/2023).
Pria yang akrab disapa Awiek tersebut menyampaikan, biasanya jika reshuffle dilakukan maka sudah ada aktivitas yang siginifikan di Istana. Misalnya pemanggilan sejumlah tokoh ke Istana oleh Presiden.
"Biasanya kan kalau sudah mendekati reshuffle ada pihak-pihak yang dipanggil secara intens," tuturnya.
Kendati begitu, Awiek mengatakan, pihaknya menyerahkan semua kepada Presiden Jokowi soal reshuffle. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Tapi ya nggak tahu itu kan reshuffle hak prerogratif presiden Jokowi," pungkasnya.
Reshuffle
Sebelumnya Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet bulan Maret ini.
"Kami memproyeksikan, membaca bahwa pada bulan Maret ini pada sesi sebelum bulan Ramadan itu akan terjadi peristiwa politik yang memang akan menentukan bagaimana konfigurasi koalisi, reshuffle dan persiapan bagaimana konfigurasi menuju Pilpres," kata Arif pada Rabu (1/3/2023).
Menurutnya, dalam perhitungan hari, Rabu Pon menjadi momentum yang berpotensi menjadi waktu yang tepat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinetnya.
"Bahwa biasanya Pak Jokowi itu melakukan reshuffle di Rabu Pon, itu tanggal baiknya Pak Jokowi. Ada peluang Rabu Pon di bulan Maret di tanggal 8 Maret dan bulan April di (tanggal) 12," lanjutnya.
Namun, Ari juga tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan, entah Maret atau April. Hal itu karena reshuffle menjadi kewenangan Jokowi sebagai presiden.
"Itu soal timing saja kapan reshuffle itu akan dilaksanakan. Tapi kami meyakini bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilakukan reshuffle," ujarnya.
Ari memandang Jokowi akan menggunakan dua pendekatan pertimbangan untuk reshuffle, yakni pertimbangan kinerja dan politik.
Dalam pertimbangan politik, persoalan konsolidasi menjadi perhatian penting.
"Dalam sisa bulan Oktober 2024, konsolidasi pemerintah diperlukan untuk memastikan semua program pak Jokowi di periode kedua ini terlaksana dengan baik," jelas Ari.
TERPOPULER