Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tak semulus kelihatannya. Terbaru, para investor menyatakan ragu berinvestasi di IKN. Beberapa alasan yang mencuat lantaran kawasan tersebut hanya memiliki sedikit penduduk, biaya logistik yang mahal, serta regulasi IKN yang berubah-ubah.
Dari segi jumlah penduduk, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionl (PPN)/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengungkapkan, sedikitnya bakal ada 1,9 juta orang akan menjadi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Penambahan jumlah penduduk tersebut, menurut Velix, secara bertahap akan terwujud pada 2045 sebagai rencana panjang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
"Desain kotanya, dalam konteks rencana induknya adalah sekitar 1,7 hingga 1,9 juta penduduk yang didesain untuk menempati wilayah di ibu kota," kata Velix dalam diskusi Kosadata pada Kamis (3/3/2022).
Dijelaskan Velix, desain jumlah penduduk di Nursultan ditargetkan mencapai 300.000 orang dan dimungkinkan bakal terus bertambah hingga satu juta orang. "Kami menyadari bahwa memang harus diantisipasi sebuah skenario jumlah penduduk," ujarnya.
Terkait biaya logistik, Ketua umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelia Hartoto sempat menyatakan pemerintah bisa menurunkan biaya distribusi logistik.
Carmelia menuturkan, biaya distribusi yang tinggi dipengaruhi oleh infrastruktur dan regulasi yang ada. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi saat ini dinilai sudah memadai, hanya tata kelola perlu dibenahi.
"Mungkin ada tambahan dari regulasi atau sertifikasi tarif-tarif yang perlu dikurangi kalau ingin menurunkan biaya logistik," ujar Carmelia. Menurut Carmelia, biaya logistik yang tinggi dipengaruhi banyaknya mata rantai yang belum terurai. Hal tersebut membuat biaya logistik dinilai sulit untuk dikendalikan.
Terakhir, terkait regulasi investasi di IKN Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pernah menyoroti konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan.
Terlebih, pemerintahan Joko Widodo akan berakhir pada 2024 mendatang. Para pengusaha mengkhawatirkan pergantian pemerintahan juga akan mempengaruhi kebijakan. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum jika setiap pergantian pemerintahan akan berimbas pada pergantian kebijakan di Indonesia.
Selain kebijakan politik, yang tidak kalah penting adalah regulasi mengenai kebijakan perbankan. Wilayah IKN sebagai wilayah baru pasti menjadi daerah dengan risiko perbankan tinggi. Untuk itu, minimal bank pemerintah bisa memberikan dukungan jika belum bisa menyentuh bank swasta.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
