Suara.com - Kasus ledakan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) lalu kini mengungkap fakta baru. Kepemilikan lahan di sekitar Depo yang menjadi kontroversi itu ternyata termasuk dalam Hak Guna Bangunan (HGB) yang dirancang pemerintah selama 20 tahun.
HGB ini sendiri didapatkan oleh warga menjelang Pemilu 2019, tepatnya saat munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program pemerintah itu pun membuat warga memiliki sertifikat HGB yang asli, serta menjadikan hal tersebut sebagai bukti tuntutan terhadap Pertamina atas kebakaran yang melahap rumah mereka.
Program PTSL ini sendiri merupakan salah satu program pemerintah demi mendukung integritas dan aktualisasi dari kepemilikan lahan secara resmi, baik merupakan milik pribadi ataupun perusahaan.
Menyandur dari jdih.atrbpn.go.id, program ini merupakan terobosan dari Kementerian ATR/BPN, di mana masyarakat bisa mendapatkan sertifikasi tanah secara gratis dari pemerintah.
Banyaknya kasus sengketa lahan di masyarakat disebabkan karena dokumen resmi yang tidak mendukung. Persoalan itu akhirnya membuat pemerintah akhirnya meluncurkan program tersebut.
Selain itu, lambannya pelayanan permohonan sertifikat tanah atau bangunan di berbagai daerah membuat pemerintah mendukung adanya program tersebut secara keseluruhan.
Program PTSL juga menjangkau banyak lapisan masyarakat, terutama warga di daerah terpencil agar dapat menerima hak mereka atas sertifikat resmi kepemilikan tanah/bangunan.
Selain itu, program tersebut juga populer di kalangan masyarakat dengan sebutan sertifikasi tanah. Ini karena program itu membantu masyarakat dalam mencegah adanya pencatutan tanah atas nama orang lain akibat tanah tidak memiliki dokumen resmi.
Pemerintah sendiri sepenuhnya menjamin program tersebut. Mulai dari kepastian hingga perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Alhasil, rakyat tidak perlu khawatir untuk mendaftarkan tanah atau bangunan mereka ketika program ini dimulai.
Sebagai informasi, sengketa lahan yang terjadi di sekitar Depo Pertamina Plumpang tanpa buffer zone atau zona aman telah memicu sorotan tajam karena mengancam keamanan. Terbukti, belasan orang tewas dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak untuk mengusut kepemilikan lahan di sekitar Depo Plumpang, mengingat lokasi pemukiman warga setempat sudah berdiri sejak lama.
Warga setempat pun mengaku sudah mendapatkan sertifikat HGB selama hampir 20 tahun dan terbukti secara resmi menempati lahan tersebut dibawah naungan Pertamina.
Terlepas dari itu, Pemprov DKI Jakarta hingga sekarang masih mengkaji apakah lahan tersebut, apakah perlu direlokasi atau dijadikan buffer zone demi mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
Kontributor : Dea Nabila
TERPOPULER
