Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyoroti keputusan Erick Thohir yang memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina buntut kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menelan korban jiwa.
Anggota DPR RI itu menyebut, seharusnya tidak hanya jajaran direksi yang dievaluasi melainkan juga Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pasalnya, menurut dia, Ahok memiliki tanggung jawab mengawasi Pertamina. Terlebih, Ahok menurut Mulyanto juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko.
"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris,” ujar Mulyanto, dikutip dari Warta Ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama ia juga mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani hal ini agar tidak terulang di masa depan.
Mulyanto juga menyinggung kebakaran pusat pengolahan minyak yang belakangan makin kerap terjadi. BErdasarkan berbagai sumber, sudah terjadi enam kali kebakaran sejak tahun 2021 silam.
"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.
Ia lantas menyebut pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan BUMN terkait. Menurut Mulyanto, pemerintah dalam hal in, Kementerian BUMN lebih mengutamakan peningkatan profit dan dividan dan kurang memberi perhatian pada perawatan.
"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," kata Mulyanto.
