REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan terkait penggunaan dana pencegahan stunting yang digelontorkan pemerintah. Dari total anggaran Rp 77 triliun, hanya Rp 34 triliun yang tepat sasaran atau dimanfaatkan langsung oleh ibu dan bayi.
Sri Mulyani menjelaskan ada 283 sub-kegiatan stunting di pemerintah daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp77 triliun. Namun, alokasi anggaran tertinggi nomor dua banyak digunakan untuk kegiatan koordinasi dengan dana sebesar Rp240 miliar.
Tak sampai di situ, Sri Mulyani juga membeberkan anggaran stunting ada yang digunakan untuk mengganti pagar di puskesmas. Padahal menurutnya, jika seluruh anggaran bisa dimanfaatkan oleh ibu dan bayi, maka pencegahan stunting akan semakin progesif.
"Item yang betul-betul untuk stunting yaitu memberikan makanan khas daerah hanya Rp34 triliun," ujar Sri Mulyani dalam peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
"Bayangkan yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting hanya porsi yang sangat kecil. Ini karena ada 283 kegiatan termasuk ganti pagar di puskesmas," sambungnya.
Sri Mulyani pun meminta jajaran pemerintahan untuk memanfaatkan anggaran pencegahan stunting dengan baik. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
"Makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik, pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan," kata Sri Mulyani.
"(Apalagi) dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi yang biasa saja, turbulensi, ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi," lanjutnya.
Melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Sri Mulyani yakin efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan. Ini demi mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target yang diharapkan, termasuk angka stunting turun, inflasi rendah dan investasi tinggi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya menerapkan konsultasi dalam jaringan sehingga mampu memangkas biaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan tamu ke kantor, dengan menghemat 85 persen tamu yang datang ke kementerian tersebut.
"Lumayan perjalanan dinas tidak datang lagi banyak, biasanya setiap aturan baru penuh kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis," ujarnya.
Dengan demikian, ada potensi efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah sebanyak Rp75 miliar yang bisa dialihkan untuk penanganan stunting.
"Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat Rp75 miliar dan kalau kita bagi-bagi untuk stunting itu sudah dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua," tandasnya. [ANTARA]
TERPOPULER
