Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus bersikap tegas kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan belanja produk dalam negeri. Ia bahkan meminta kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuat sanksi bagi yang belanja barang impor.
Permintaan Jokowi tersebut disampaikan usai dirinya menyampaikan perihal adanya tunjangan kinerja (tukin) untuk kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan pembelian produk dalam negeri paling besar.
Ia mau disaat ada penghargaan atau reward, sudah sepatutnya hukuman atau punishment juga diberikan bagi yang bandel.
"Sanksinya tolong dirumuskan pak Menko (Marves Luhut Binsar Pandjaitan), biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment semuanya," kata Jokowi dalam acara Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora GBK, Senayan, Rabu (15/3/2023).
Jokowi mengatakan bahwa 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu mesti dibelikan produk-produk dalam negeri. Kalau misalkan itu bisa dilakukan, dirinya menyebut industri UMKM Indonesia bisa berkembang.
"Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tapi di dalam negeri kita sendiri dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik, kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan," jelasnya.
