REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kini tengah menaruh perhatian khusus terhadap tingginya impor di Indonesia. Praktik penjualan baju bekas impor alias thrifting juga tak luput dari perhatian sang Presiden.
Jokowi menilai bahwa impor baju bekas melukai pasar busana dalam negeri.
"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas, mengganggu, sangat mengganggu," kata Jokowi ke wartawan di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Maret 2023.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas kini tengah diberikan amanah oleh sang Presiden untuk mengusut para pedagang nakal yang menjual baju bekas yang diimpor dari luar negeri.
Sanksi bagi penjual baju thrifting
Langkah Jokowi tersebut tertuang dalam larangan thrifting yang dasar hukumnya adalah Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Berkaca dari aturan tersebut, barang yang diimpor hanya boleh barang-barang yang baru.
Barangsiapa yang masih nekat mengimpor barang bekas termasuk baju, maka sanksi pidana menanti.
"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.
Thrifting juga telah menjadi salah satu isu yang oleh Kementerian Koperasi dan UKM berusaha atasi.
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba tetap memberi toleransi bagi para pelaku kecil. Baginya, yang perlu disanksi adalah para importir, bukan para pedagang kecil yang menjual baju thrifting.
"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," papar Hanung dalam acara Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3/2023).
Diprotes Adian Napitupulu
Anggota DPR RI Adian Napitupulu mengecam keras larangan tersebut.
Sebab jas yang ia pakai saat pelantikan DPR adalah jas impor bekas. Ia membeli jas tersebut di Pasar Gedebage, Bandung yang menjadi sentra bisnis kecil yang menjual barang thrifting.
Sontak politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tersebut kebingungan di mana letak kesalahan thrifting.
Ia lebih lanjut memberi solusi jika masalahnya adalah terkait perpajakan, maka tak ada salahnya jika praktik penjualan baju impor bekas dikenakan pajak.
"Gua dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gua beli di Gedebage (Bandung) maksud gua apa hubungannya gitu ya? (Dilarang bisnis thrifting). Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak," ungkap Adian ditemui di Kantor PENA 98, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
Kontributor : Armand Ilham
TERPOPULER