Suara.com - Di tengah konstelasi politik jelang Pilpres 2024, bakal capres NasDem, Anies Baswedan bak melempar 'bola panas' dengan menyebut ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Kontan pernyataan itu berbuah reaksi dari sejumlah tokoh, khususnya para Menko di jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ucapan Anies Baswedan soal Menko itu ia utarakan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI di kompleks Ancol pada Kamis (16/3/2023) lalu. Ia menyebut ada Menteri Koordinato atau Menko yang ingin mengubah konstitusi.
Hanya saja, Anies tak menyebut nama atau Menko bidang apa yang disebutnya hendak mengubah konstitusi.
Anies hanya bilang, tak bisa membayangkan jika ada salah satu petinggi di pemerintahan yang ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Lagi-lagi, ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari terang-terangan, seperti apa dan kapan hal tersebut dilakukan.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan (mau) mengubah konstitusi," ucap Anies.
Walau begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan jika memang ada pernyataan kontroversial yang demikian, ada baiknya jika hal itu disampaikan untuk kalangan internal saja.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika ada orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi, sehingga makin berani mengutarakan pikirannya secara frontal dan terbuka.
"Ini bukan (karena) kualitas demokrasi menurun, tetapi karena orang yang tidak komit pada demokrasi semakin berani mengungkapkan pikiran terbukanya," kata Anies.
"Jadi (opini itu) tidak tabu, tetapi harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Kita jaga itu, kalau tidak maka akan rusak," tambah Anies.
Baca Juga: Ngabalin Respons Ucapan Anies: Selama Di KSP Tak Ada Menteri Atau Menko Ingin Ubah Konstitusi
4 Menko Di Kabinet Jokowi
Sebagai informasi, di jajaran kabinet Presiden Jokowi ada empat Menteri Koordinator. Pertama adalah Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi.
Kedua adalah Menko Politik Hukum dan Kemanana (Menkopolhukam) yang dijabat oleh Mahfud MD. Mahfud diketahui sudah malang melintang di berbagai lintas jabatan, terutama terkait hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjabat Menkopolhukam sejak tahun 2019 atau setelah Jokowi terpilih di periode kedua sebagai Presiden.
Ketiga adalah Menko Bidang Perekonomian Indonesia yang dijabat oleh Ketum Golkar, Airlangga Hartarto. Ia juga terpilih sebagai Menko sejak 2019. Sebelumnya ia sempat duduk sebagai Menteri Perindustrian di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Keempat adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dijabat oleh Muhadjir Effendy. Sebelum ditunjuk sebagai Menko PMK, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur itu sempat duduk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016-2019.
