Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap Anies Baswedan dan siapapun elite politik dapat menjaga dinamika politik agar tidak bertensi tinggi.
Harapan Doli itu menyusul pernyataan Anies soal ada seorang menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi. Meski demikian, Anies tak menyebut nama siapa sosok Menko tersebut.
"Sebaiknya di antara kita elite politik betul-betul beri statement yang clear and clean. Jangan timbulkan tafsir politik apalagi ini bisa mengarah ke personal," kata Doli di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).
Doli memandang, pernyataan Anies tidak jelas ditujukan kepada siapa. Karena itu pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta tentu akan menimbulkan tafsir berbeda. Kebenarannya pun juga menjadi dipertanyakan.
"Gak jelas siapa, belum tentu juga yang diduga betul. Itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru di elite. Bisa jadi polemik di publik, bisa ganggu segala macam," ujar Doli.
Doli mengingatkan sebaiknya saat ini para elite politik berkonsenteaai dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga kepada tahapan Pemilu 2024.
"Jadi sebisa mungkin lah menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," kata Doli.
Sebelumnya, Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.
Baca Juga: Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Begini Respons Airlangga Hartarto
"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).
Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.
Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.
Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.
"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.
"Ini yang harus dilawan, ini bukan melawan orang ini menyelamatkan semangat reformasi 1998," imbuhnya.
