Suara.com - Lima juta buruh diperkirakan bakal melakukan aksi mogok kerja nasional pada periode Juli hingga Agustus 2023 mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Selain itu, buruh juga menolak terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Indrustri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
"Terhadap dua hal itu, Partai Buruh dan serikat buruh telah memutuskan akan melakukan penolakan besar-besaran terhadap isu tadi di atas. Bentuk penolakan akan dilakukan mogok nasional pada bulan di antara Juli dan Agustus 2023," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya pada, Jumat (24/3/2023).
Said menyampaikan, sebulan sebelum aksi tersebut digelar pihaknya akan terlebih dulu memberikan pemberitahuan kepada para pengusaha. Menurutnya, aksi tersebut akan meluas di berbagai daerah, tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja.
"Aksi ini adalah aksi buruh menghentikan proses produksi dan keluar dari tempat kerja ke satu titik yang ditentukan sebagai titik aksi di masing-masing daerah," tuturnya.
Said mengatakan, dalam menggelar aksi tersebut didasari oleh dua dasar hukum, yakni pertama UU Nomor 21 Tahun 2000 dan UU Nomor 9 Tahun 1998.
"Jadi bukan mogok kerja, kalau mogok itu berunding. Ini Nggak ada perundingan. Ini aksi, cuman diisntruksikan oleh serikat pekerja menggunakan dasar hukum tadi. Cuma instruksinya setop produksi, kan boleh," tuturnya.
Lebih lanjut, adanya aksi ini diharapkan bisa menghasilkan sejumlah output, misalnya DPR dapat segera mencabut Perppu Ciptaker yang sudah disahkan menjadi UU tersebut.
"Meminta DPR mencapbut Omnibus Law UU Ciptaker yang mereka sudah sahkan tanpa melibatkan buruh dan stakeholder lainnya, itulah keputusan yang sudah diambil," katanya.
Pengesahan Perppu Ciptaker
DPR mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengesagan itu dilakukan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
Diketahui dalam pengambilan keputusan tingkat II, hanya tujuh dari sembilan fraksi yang setuju untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menolak.
"Dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perppu Ciptaker dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapur DPR RI," kata Ketua DPD RI Puan Maharani Selasa (21/3/2023).
Meski ditolak dua fraksi, Puan yang menjadi pimpinan sidang tetap melanjutkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ia menanyakan persetujuan para anggota DPR di dalam rapat paripurna.
"Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan yang dijawab setuju.
TERPOPULER
