Infografis
Rincian kenakalan tersebut, salah satunya terkait aturan pembebasan US$500 atau Rp7,6 juta tentang Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas HKT dalam Pemberitahuan Pabean.
Dalam surat itu, terungkap adanya oknum dari berbagai level yang memanfaatkan situasi dengan menentukan biaya sesukanya.
Tidak hanya terjadi di DJBC Kualanamu
Surat tersebut juga menyampaikan kejadian ini tidak hanya ada di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, melainkan pelanggaran tersturktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia.
Dugaan tersbeut muncul karena sebelumnya Eselon II atau Direktur di Kantor Pusat DJBC berkoordinasi ke kantor DJBC daerah untuk mengkondisikan situasi itu agar tidak melebar kemana-mana.
Akun tersebut juga mengaku pihaknya memperoleh bocoran nota informasi Kepala Subdirektorat Intelijen dan lampirannya. Dokumen tersebut mengonfirmasi kebenaran surat tersebut.
Tak hanya itu, akun @PartaiSocmed juga mengungkap telah memperoleh data kantor wilayah Bea Cukai, lengkap dengan jumlah registrasi IMEI dari bulan Januari hingga September.
iPhone yang didaftarkan IMEI-nya sebagai Android
Akun Twitter @PartaiSocmed juga menyebutkan ada dua file. File pertama disebut berisi 13.652 data penumpang yang melakukan registrasi IMEI di Kualanamu. Lalu ada juga nama petugas yang diduga ikut meregistrasikan.
Baca Juga: Borok Bea Cukai Dibongkar Pegawai Sendiri, 21 Pegawainya Kena Sanksi
Namun IMEI tersebut tidak dipublikasikan karena berpotensi terjerat UU ITE. Semakin mengejutkan, data itu juga disebut memuat banyak ponsel iPhone dengan nomor depan IMEI 3 yang didaftarkan sebagai Android, yakni nomor depan IMEI angka 8.
