Dampak Merugikan Indonesia Kalau Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U20: Tak Akan Lagi Dipercaya FIFA

Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyampaikan penolakan yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap keikutsertaan Timnas Israel U-20 dalam Piala Dunia jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Penolakan terlibatnya Timnas Israel pada Piala Dunia U20 masih bergulir di Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengungkapkan kalau penolakan yang dilakukan masyarakat Indonesia itu jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

"Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia," ujar Hikmahanto kepada wartawan, Senin (27/3/2023).

Menurutnya, Indonesia tidak akan lagi diberikan kesempatan dan kepercayaannya dalam menggelar ajang sepakbola kelas Internasional oleh FIFA.

Selain itu, Hikmahanto berpandangan penolakan itu justru melanggengkan stigma buruk kepada warga Israel.

"Yang pasti Indonesia tidak akan dipercaya lagi. Bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel," ucap dia.

Salah Kaprah

Hikmahanto menilai penolakan atas kedatangan Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia merupakan yang tindakan yang meleset.

Sebab menurutnya warga Indonesia seharusnya bukan menolak kedatangan segelintir kelompok dari Israel, melainkan menentang kebijakan dari Pemerintah Israel.

"Penentangan Indonesia adalah terhadap kebijakan Pemerintah Israel bukan mengharamkan warga Israel baik yang mewakili negaranya maupun pribadi," ujar Hikmanto saat dihubungi, Senin (27/3/2023).

Hikmanto sendiri merasa begitu menyesal atas tingginya gelombang penolakan belakangan ini. Pasalnya, penolakan terhadap Timnas U-20 Israel itu justru menciptakan kesan yang haram bagi warga asal Israel jika berkunjung ke Tanah Air.

Dia berpandangan masyarakat seharusnya lebih jernih menelaah polemik tersebut. Di mana, penolakan yang harus diutamakan adalah penindasan Israel atas Palestina dan pelanggaran hak asasi manusian (HAM) di dalamnya.

"Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia," jelas dia.

PSSI Bingung

PSSI menyatakan tidak mengetahui alasan penolakan Timnas Israel U-20 bermain di Piala Dunia U-20 2023 baru disuarakan belakangan, padahal negara tersebut telah lolos ke turnamen yang akan berlangsung di Indonesia itu sejak Juli 2022 setelah mengunci status sebagai finalis Piala Eropa U-19.

Belakangan ini, dua provinsi yang mendapat amanah untuk menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia U-20 menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Israel di Tanah Air.

Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dan Bali sehingga kemudian berdampak pada pembatalan drawing fase grup Piala Dunia U-20 2023, yang dijadwalkan di Bali pada 31 Maret nanti. FIFA telah mengonfirmasi hal ini.

"Kita juga nggak tau kenapa baru sekarang. Jadi kan penolakan ini kan baru sekarang, sebelumnya nggak ada ramai-ramai dengan masalah ini. Tapi kita harus hadapi dengan semua yang ada," kata anggota komite eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, pada konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3/2023).

Arya menyatakan PSSI masih mencari solusi atas permasalahan ini. Ia mencemaskan sanksi yang berpeluang dijatuhkan kepada Indonesia jika ternyata negara ini dianggap tidak mampu menyelenggarakan Piala Dunia U-20 sesuai kesepakatan awal dengan FIFA.

"Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah, karena kan sudah ada namanya kita akan menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA," tambah Arya.

Segenap upaya, dikatakan Arya, akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan jajarannya untuk melobi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai FIFA.