Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali dibuat panas oleh aksi Kepala kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Pasalnya, AHY menyebut Moeldoko kembali ingin mengkudeta dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurut AHY, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali atau PK pada Mahkamah Agung mengenai atas keputusan SK AD/ART Partai Demokrat dari Kementerian Hukum dan HAM.
Seperti apakah rekam jejak AHY dan Moeldoko dalam kancah politik Indonesia? Berikut ulasannya.
Rekam jejak Moeldoko
Moeldoko merupakan kelahiran Kediri 8 Juli 1957. Kariernya di politik dan militer cukup cemerlang dan berjalan dengan mulus.
Di militer, Moeldoko terlibat dalam sejumlah penugasan yang membuat kariernya semakin moncer, hingga akhirnya ia berhasil mencapai puncak kariernya di militer saat ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Panglima TNI.
Pada 2015, Moeldoko purna tugas dari jabatan Panglima TNI.Posisinya lantas digantikan oleh Gatot Nurmantyo sebagai orang nomor satu di TNI.
Setelah pensiun dari militer, Moeldoko mulai menapaki karier di ranah politik. Ia lantas bergabung dengan Partai Hanura pada 2016, yang ketika itu dipimpin oleh Oesman Sapta Odang.
Begitu bergabung dengan Partai Hanura, Moeldoko langsung menduduki jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina, mendampingi Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina.
Setelah itu, karier politik Moeldoko berjalan mulus, hingga pada 17 januari 2018, ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki.
Salah satu jejak politiknya yang cukup kontroversial adalah ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang pada 2021 lalu.
KLB tersebut dianggap sebagai upaya untuk menggoyag AHY dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun akhirnya pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak mengakui hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Rekam jejak Agus Harimurti Yudhoyono
Karier politik Agus harimurti Yudhoyono (AHY) dimulai ketika ia terjun di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Ketika itu ia pensiun dari dunia militer yang telah digelutinya selama 16 tahun. Sementara pangkat terakhir AHY di militer adalah Mayor.
AHY maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni, seorang birokrat yang sudah cukup lama bertugas di Pemprov DKI.
Pasangan itu diukung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pasangan Agus-Sylvi mendapatkan nomor urut satu, melawan dua pasangan lainnya yakni Basuki Tjahaja Pernama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies baswedan-Sandiaga Uno.
Setelah melalui serangkaian kampanye, tibalah hari pemungutan suara pada 15 Februari 2017. Dan AHY harus menelan pil pahit di debut pertamanya di kancah politik.
Pasangan Agus-Sylvy kalah di putaran pertama Pilgub DKI lantaran hanya meraih 17,06 persen suara, di bawah pasangan Anies Sandi (39,95 persen) dan pasangan Ahok-Djarot (42,99 persen).
Kalah di Pilgub Jakarta tak membuatnya putus asa. Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu kemudian dipercaya menjadi Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk pemenangan Partai Demokrat di Pileg 2019.
Dan berkat hasil kerja keras AHY, di Pileg 2019, Partai Demokrat berhasil mendapat 7,8 persen dari sebelumnya elektabilitas partai itu hanya 4 sampai 5 persen.
Setelah Pileg 2019, AHY sempat menduduki posisi Waketim partai Demokrat karena ada perubahan susuran pengurus di internal partai.
Dan pincaknya, suami Aniisa Pohan itu terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres V Partai Demokrat pada maret 2020.
Ia sempat mendapatkan ujian politik, ketika sejumlah mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, dan memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Kontributor : Damayanti Kahyangan