REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis (6/4/2023) malam sekira jam 21.00 WIB.
Kondisi tersebut berbalik dengan ucapan yang pernah disampaikannya saat memprotes Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana bagi hasil (DBH) migas di Kepulauan Meranti.
Kala itu, ia menyampaikan jika wilayahnya tidak diperlakukan dengan adil karena DBH Kepulauan Meranti turun di tengah kenaikan harga minyak dunia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi yang dilakukan bersama salah satu Dirjen dari Kemenkeu.
Tak hanya itu, ia bahkan menyebet Kemenkeu sarang iblis atau setan.
"Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat," ucapnya.
Kala itu, ia sempat meradang kepada pemerintah pusat untuk tidak lagi menyentuk minyak bumi di Meranti, sebab daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.
"Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil.
Ghufron menyebut Adil diduga menerima suap terkait pengadaan umroh.
"Suap pengadaan jasa umroh. Itu yanng tercapture awal, selanjutnya kami kembangkan," kata Ghufron, Jumat (7/4/2023).
Tak hanya itu, Adil diduga melakukan korupsi pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GAP).
"Dipotong 5-10 persen," kata Ghufron.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyebut, Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama puluhan orang pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (6/4/2023) malam kemarin.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK," kata Ali.
Dia menyebut dari puluhan orang itu, terdapat sejumlah pihak swasta yang turut ditangkap penyidik KPK.
"Dan juga ada pihak swasta," katanya.
TERPOPULER