Suara.com - Program mudik gratis yang selama ini dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah hingga swasta, agar dijadikan program nasional.
Hal tersebut disampaikan sebagai upaya untuk mengajak masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum saat mudik lebaran.
"Program mudik gratis ini ke depannya bertujuan untuk memfasilitasi pemotor agar pindah menggunakan angkutan umum dan memfasilitasi golongan tidak mampu supaya bisa ikut mudik, tidak hanya sebagai penonton saja," kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno seperti dikutip Antara pada Jumat (14/4/2023).
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata ini menuturkan, tujuan mudik gratis seharusnya tidak hanya memfasilitasi pemudik sepeda motor saja.
Ia menilai seharusnya juga memfasilitasi golongan menengah ke bawah sehingga perlu disasar orang-orang yang tepat untuk mendapat program ini.
Kebijakan tersebut bisa diimplementasikan tepat sasaran, yakni bisa melakukan seleksinya melalui kartu-kartu yang dikeluarkan Kementerian Sosial, misalnya kartu prasejahtera.
"Sumber dananya bisa dari APBN dan APBD, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN juga bisa dari Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan swasta," kata Djoko.
Tak hanya di darat, mudik gratis angkutan air juga perlu dilakukan untuk memfasilitasi pergerakan antarpulau besar dan kecil dan masyarakat yang tinggal di daerah perairan.
Targetnya dikhususkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan dan tidak ada layanan angkutan udara.
Baca Juga: Gelar Mudik Gratis dari Medan, Pemudik Jadi Irit Ongkos Hingga Jutaan Rupiah
"Program Mudik gratis pada saat Perayaan Idul Fitri atau Musim Lebaran maupun Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) perlu menjadi program nasional, yang pelaksanaannya tak hanya di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Akan tetapi juga di daerah-daerah termasuk di daerah kepulauan yang menggunakan kapal sebagai modanya," ujarnya.
