Dianggap Absurd! Demokrat Kritik Pidato Jokowi soal Pemimpin: Pemberani Model Apa?

Suara.com - Partai Demokrat menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para relawannya dalam Musyawarah Rakyat (Musra) mengenai figur pemimpin yang pemberani absurd.

Hal itu disampaikan oleh politisi Demokrat Didik Mukrianto. Menurutnya, menentukan figur pemimpin harus memiliki tolak ukur yang jelas.

"Kalau parameternya berani menurut saya absurd," ujar Didik saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).

Didik mengatakan penentuan seorang pemimpin harus dilihat dari sepak terjang. Selain itu, baginya kriteria seorang pemimpin juga harus siap untuk menjadi target kritik.

"Kita juga melihat secara objektif melalui track record. Seorang pemimpin harus siap dikritik untuk jadi samsak politik lawan dan masyarakat," tegas Didik.

Didik lalu mempertanyakan ukuran pemberani yang dimaksud oleh Jokowi ini seperti apa.

"Kriteria itu kan harusnya terukur, nah pemberani itu pemberani model apa?" ucap Didik.

Pidato Jokowi

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa kriteria pemimpin Indonesia pada masa depan harus merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan pemberani.

Menurut Jokowi, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang memahami hati rakyat hingga mau bekerja keras demi rakyat. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta.

"Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan, dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat," kata Presiden Jokowi di Jakarta pada Minggu (14/5/2023).

Terlebih, Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang.

"Dia (pemimpin Indonesia) harus ngerti, dia harus tahu dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana, dan mampu memanfaatkan peluang yg ada, bukan hanya duduk di sana dan rutinitas, bukan hanya duduk di sana dan tanda tangan, bukan itu," jelas Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa pemimpin Indonesia harus tahu cara membangun strategi negara, ekonomi, politik karena indonesia berhadapan dan bersaing dengan negara-negara lain.

"Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Sejarah di Amerika Latin tahun 1950-an, tahun 1960-an, tahun 1970-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang, sudah masuk ke middle income tetapi sudah 50-60 tahun (berlalu), mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi," jelas Presiden.

Presiden Jokowi pun mengingatkan agar pemimpin selanjutnya dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia dan status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara berkembang agar dapat menjadi negara maju.