Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti terkait penegakan hukum di Indonesia belakangan ini. Salah satunya setelah Menkominfo yang juga elite Partai Nasdem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
AHY menilai saat ini praktik penegakan hukum hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang saja. Terlebih mereka yang ada di kalangan borjuis atau mereka yang berada di pihak pemerintah.
“Bapak ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke lawan tumpul ke kawan,” kata AHY, saat di Istora Senayan, Sabtu (20/5/2023).
Selayaknya sebagai negara hukum, kata AHY, aparat penegak hukum tidak melakukan perlindungan terhadap orang yang bersalah.
“Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of Justice atau menghalangi penegakan hukum,” kata AHY.
Namun, jangan sampai instrumen penegakan hukum digunakan untuk menghabisi lawan politik.
“Sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan,” imbuhnya.
AHY berharap, obstruction of justice atau abuse of power tidak dilakukan oleh elit partai, untuk mendapatkan keuntungan. Sepatutnya kedua hal tersebut tidak digunakan oleh elit-elit partai.
“Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini,” tutup AHY.
Baca Juga: Jhonny G Plate Tersangka Korupsi, DPD Nasdem Bekasi Tetap Optimis Anies Baswedan Bakal Jadi Presiden
